Sosok Presiden 2014

SOSOK PRESIDEN 2014

KURSI panas orang nomor wahid masih empat tahun lagi diperebutkan. Namun, siapa sosok yang layak menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala pemerintahan plus Kepala Negara justru sejak dini bermunculan.

Bermula dari kehadiran situs www.srimulyani.net, Sri Mulyani menjadi salah satu sosok yang dijagokan bakal memasuki bursa calon presiden 2014. Direktur Pelaksana di Bank Dunia ini disebut bakal beradu peruntungan merebut simpati masyarakat yang sempat kendur lantaran dugaan skandal bank Century.

Tapi sebenarnya seperti apa sosok presiden 2014 ? menurut saya Presiden kita seharusnya memiliki kriteria2 sebagai berikut :

• Tentunya seorang muslim (bukan muslimah) yang taat, punya pengetahuan agama yang luas. Sehingga dia tau mana yang hak dan bathil, membedakan mana yang salah mana yang benar
• BERSIH dan JUJUR. Bersih hatinya bersih pula record masa lalunya. Dengan bersih hatinya InsyaAllah selalu mendapat petunjuk dari Allah, tidak pernah punya niatan yang buruk, bisa melihat dengan jernih setiap permasalahan yang ada juga mengenali tipudaya dari musuh2nya.
• BERANI. Keberanian ini tidak terlepas dari 2 point diatas. Dengan memiliki 2 point diatas pastinya seorang pemimpin menjadi berani. Tidak takut apapun kecuali hanya kepada ALLAH. Tidak takut mengambil keputusan yang benar walaupun tidak ada yang mendukung dan hanya tinggal ia sendiri.
• komitmen politik dari setiap calon presiden untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan memberantas korupsi. Penuntasan kasus pelanggaran HAM dan pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang harus dijalankan, demi kemajuan Indonesia. 
• komitmen pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang terpuruk sejak krisis ekonomi 1998. Kriteria ini sangat dibutuhkan karena rakyat Indonesia sudah terlalu lama menderita akibat kebijakan ekonomi yang tak berpihak pada kepentingan rakyat. 
• komitmen pada pluralisme. Reformasi menghadirkan kembali politik pluralisme yang sempat dihilangkan dari politik Indonesia oleh rejim Orde Baru. Pluralisme sesungguhnya telah menjadi nilai dasar dari berdirinya negara ini. Seorang presiden diharapkan bisa menjaga dan mengembangkan politik pluralisme yang saat ini tengah diancam oleh gerakan fundamentalisme agama. 
• kemampuan manajerial. Kemampuan ini tidak saja meliputi koordinasi kerja tetapi juga efektivitas dari pelayanan pemerintahan. kapabilitas yang harus dimiliki oleh setiap calon presiden. Beberapa kabinet pemerintahan pasca reformasi adalah kabinet koalisi dari sejumlah partai politik. Tentunya ada keragaman politik diantara para pembantu presiden. Dalam situasi semacam ini, seorang presiden dituntut bisa mengelola sejumlah perbedaan yang ada dalam tubuh pemerintahannya. 
• seorang presiden harus mempunyai decisiveness. Decisiveness berarti kemampuan seorang presiden untuk mengambil suatu keputusan penting dengan cepat dan tegas pada saat negara menghadapi suatu persoalan. 
• responsif. Responsif bisa diartikan sebagai kemampuan seorang presiden untuk menangkap atau mendengarkan aspirasi rakyat. Tetapi bukan hanya itu, responsif juga berarti kemampuan presiden untuk memenuhi dan melaksanakan aspirasi rakyat. Kalau seorang presiden hanya mendengarkan atau menampung tanpa melaksakan aspirasi rakyat maka sang presiden tidak punya punya kapabilitas yang responsif. 
• pendidikan dan pengalaman. Beberapa waktu lama sempat berkembang wacana tentang kriteria sarjana untuk seorang calon presiden. Lambat laun, wacana itu mulai memudar. Meski wacana kriteria sarjana tidak berhasil menjadi prasyarat calon presiden, tetapi masalah latar belakang pendidikan penting untuk dijadikan ukuran. Kita perlu memiliki calon-calon presiden yang cerdas, punya pemikiran yang luas, sehingga dia mampu memikirkan berbagai pengetahuan guna memimpin negara ini. Pengalaman merujuk pada jabatan publik yang pernah diemban oleh seorang calon presiden. Dengan pengalaman sebagai seorang pejabat publik, seorang calon presiden diharapkan punya sense publik dan kepemimpinan dalam mengemban tugas kenegaraan. 
• modal sosial. Modal sosial meliputi dukungan partai politik, organisasi massa, jaringan kerja dan media massa. Meski dalam sejumlah pilkada menunjukkan tak ada korelasi langsung antara partai politik dengan calon kepala daerah, tetapi modal sosial tetap menjadi faktor penting bagi kemenangan seorang calon presiden. Ada sejumlah pilkada yang menunjukkan besarnya kontribusi modal sosial bagi kemenangan seorang calon kepala daerah.